Juridical Analysis of Bribery in Corruption Crimes (Study of Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)

116 HalamanSemakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bersifat primum remedium (sarana hukum yang diutamakan), dan sanksi pidana merupakan pilihan utama (primum remedium. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya vonis Hakim dianggap sebagai putusan yang keliru, karena menjatuhkan vonis terbukti melakukan penyuapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku yang bernama Jamel Panjaitan, padahal pertimbangan hukum dan keterangan saksi menegaskan pelaku melakukan tindak pidana korupsi dengan cara pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal seharusnya jika perbuatan pelaku adalah penyuapan maka yang menyuap juga harus dipidana. Every day the talk about corruption never stops, the growth rate of corruption in Indonesia is increasing. Corruption has been widespread in society, both in terms of the number of cases that have occurred and the number of losses to the state, as well as in terms of the quality of criminal acts that have been committed increasingly systematically and their scope has penetrated all aspects of public life. Assessed from a juridical perspective, the criminal act of corruption is an extraordinary crime. The uncontrolled increase in criminal acts of corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. The uncontrolled increase in criminal acts of corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. Corruption law enforcement (Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption) is primum remedium (the preferred legal means), and criminal sanctions are the main choice. In writing this thesis, the author uses normative legal research methods through library search. The sources of law in writing this thesis are primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, the internet, and others. The results of this study indicate that the Judge's verdict is considered a wrong decision, because the verdict was proven to have committed bribery as stated in Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime against the perpetrator named Jamel Panjaitan, whereas legal considerations and witness statements confirmed that the perpetrator committed a criminal act of corruption by means of extortion as regulated in Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Even though it should have been if the preparator`s act was bribery then the bribe should also be punished