Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Perkara putusan Nomor 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn dengan kasus “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I”, dalam proses pemeriksaannya yaitu terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, majelis hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang telah diperiksa dan dihadirkan di persidangan serta alat bukti sah lainnya berupa alat-alat bukti yaitu saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang dan keterangan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara Nomor 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa Syarifuddin, Ismail (DPO) dan Ahmad Salim Sungkar. Dan yang disebut penyalah guna menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi dan dalam putusan ini terdapat alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 3 (tiga orang) dan keterangan terdakwa. Kemudian yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kasus tersebut hakim juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatka