Fungsi dan Peranan Panti Sosial dalam Melaksanakan Gerakan Anti Narkoba Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Medan)

Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak saja meliputi berupa aksi hukum dengan cara melakukan penindakan baik itu terhadap pengedar, penjual, pemakai dan sisi-sisi lainnya yang berhubungan dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dengan cara mengantisipasi dan mengadakan rekonsiliasi terhadap pemakai narkoba itu sendiri. Untuk hal yang demikian maka di beberapa tempat terdapat lembaga-lembaga yang berwatak sosial dalam melakukan penyembuhan dan pembinaan terhadap pemakai narkoba tersebut. Demikian juga halnya dengan Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan. Sebagai suatu lembaga maka panti ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Sosial, dan disebabkan penulis memiliki disiplin ilmu hukum khususnya llmu Administrasi Negara, maka kajian akan dilakukanan berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Pembahasan skripsi ini mengetengahkan permasalahan "bagaimana fungsi dan peranan Panti Sosial lnsyaf dalam hal gerakan anti narkoba di Sumatera Utara". Dari hasil penelitian berupa pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan, maka diketahui: Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan yang ada di Kota Medan dalam hal melakukan pekerjaan di bidang sosial termasuk pembinaan terhadap remaja korban penyalahgunaan narkoba. Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan bertanggung jawab secara struktural dan hirarkhis kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, karenanya secara langsung dapat dijelaskan bahwa Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan adalah unsur aparatur negara yang menjalankan fungsi sosial di bidang pembinaan remaja akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi dalam hubungannya dengan Hukum Administmsi Negara Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) lnsyaf Medan adalah unsur pelaku administrasi negara yang menjalankan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang