Masalah penyitaan yang Dilakukan Oleh Polri Selaku Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Polsek Sunggal)

Penyitaan adalah suatu persoalan yang sangat mendasar dalam penegakan Hukum Acara Pidana terutama dalam melindungi masyarakat terhadap hak-hak atas suatu barang. Suatu pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah mempunyai landasan yang kuat seperti surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan juga pelaksanaan penyitaan tersebut haruslah berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keadaan di atas maka masalah penyitaan ini tidaklah sangat sulit dilakukan karena undang-undang memberikan landasan yang kuat bagaimana sebenamya melaksanakan penyitaan sehingga hak-hak masyarakat tidak terganggu oleh karena tindakan sewenang-wenang sebagian penyidik dalam melaksanakan penyitaan tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut, sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek. sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan. Dan bagaimanakah kedudukan bcnda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan kctentuan perundang-undangan yang ada