Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)

Metode pencarian sumber-sumber dana sekolah SMA Negeri 2 Sibolga dalam peningkatan mutu pendidikan, bagaimana RAPBS direncanakan di SMA Negeri 2 Sibolga, faktor-faktor dominan yang mengganggu pelaksanaan pengeloaan keuangan sekolah SMA Negeri 2 Sibolga dalam peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana pengawasan keuangan sekolah dilaksanakan guna menghasilkan mutu pendidikan, untuk mengetahui dampak pengelolaan keuangan sekolah terhadap mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mengacu pada Miles, Huberman, dan Moleong. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menerapkan Triangulasi: kredibilitas, keterkaitan, ketergantungan dan ketegasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Strategi pencarian sumber-sumber dana SMA Negeri 2 Sibolga masih mengharapkan dari pemerintah dan dana dari orang tua siswa. 2. * APBS telah diterapkan di SMA Negeri 2 Sibolga. * Tahapan penyusunan APBS di SMA Negeri 2 Sibolga yaitu: 1) RKAS, 2) RAPBS, 3) APBS (APBS-P, jika ada penambahan/pengurangan dana), 4) Pelaksanaan Anggaran, 5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. * Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan APBS adalah: 1). Dana yang diprogramkan datangnya terlambat karena APBD belum dicairkan 2). Dana yang dicairkan APBD tidak sesuai dengan dana yang ditetapkan oleh sekolah. * Dasar Hukum Penyusunan RAPBS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, pasal 8 pada bidang keuangan dan pembiayaan. 3. Faktor dominan yang mengganggu) pengelolaan keuangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain: a) Kurangnya kesadaran orang tua siswa terhadap kewajiban membayar uang komite sekolah, b) Pada umumnya orang tua siswa tergolong ekonomi lemah, c) Faktor kenakalan siswa, orang tua telah memberikan anak uang komite sekolah, tetapi anak mengunakan untuk keperluan yang lain diluar keperluan sekolah. 4. Pengawasan keuangan sekolah dilaksanakan dengan dua jalur, yakni: jalur pemerintah dan jalur masyarakat