Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami yang disebabkan Isteri tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan No. 1691/Pdt.G/2013/PA-Mdn)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2). Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Salah satu yang menjadi alasan seorang suami melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memberikan izin poligami (Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN) ? 2. Apakah Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan poligami? Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. 2. Untuk mengetahui prosedur untuk berpoligami telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. 3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area program Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Keperdataan. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan pemberian izin poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam analisa putusan No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, serta melakukan observasi ke Pengadilan Agama Medan dan menganalisis putusan pemberian izin poligami tersebut. Dasar petimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memberikan izin poligami dalam Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN apabila telah terpenuhinya syarat formil maupun materil. Sebagaimana persyaratan poligami yang terdapat dalam pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dan telah memenuhi alasan untuk berpoligami yang terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya yang berlaku telah sesuai dalam Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN. Poligami bukanlah suatu keharusan yang dilakukan oleh laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, namun poligami hanyalah jalan keluar untuk mengatasi masalah tertentu dalam suatu keluarga agar tidak terjadi perceraian. Suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap anak dan isteri-isterinya dan tidak membedakan satu dengan yang lainny