Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pengedaran Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi putusan No.273/Pid.Sus/2016/PNMdn)

Narkotika merupakan zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan yang akan diteliti dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pengedaran Narkotika adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati. 2.Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I. Untuk mengetahui jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati. Agar penulis juga berharap supaya tulisan ini berguna terutama bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I. Jenis metode penelitian adalah Penelitian normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini di fokuskan pada asas-asas hukum. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan, teknik pengumpulan data adalah Studi Pustaka (Library Research), Studi Lapangan (Field Research). Hasil penelitian Prosedur Penjatuhan Eksekusi Pidana Mati Dalam Praktek Peradilan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya Penegakan Hukuman Mati Terhadap Peredaran Narkotika. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Hasil pembahasan Jenis Golongan Yang Termasuk Kategori Pengedaran Narkotika Yang Dapat Dilaksanakan Hukuman Mati. Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis Narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai Narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penaliasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).Narcotics are substances or originating from plants or not plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence. The problems that will be examined in the execution of the death penalty for Narcotics distribution are as follows: 1. How is the type of group included in the Narcotics circulation category that can be carried out by the death penalty. 2.How is the criminal law policy towards the execution of capital punishment against narcotics distribution perpetrators of Group I. To find out the type of group belonging to the Narcotics circulation category which can be carried out by the death penalty. death penalty against Narcotics circulation perpetrator Group I. Type of research method is normative research is a research that discusses the principles of law, legal systematics, legal synchronization level, legal history and legal comparison. In this study focused on the principles of law. the location of the study was due to the Medan District Court. Data collection techniques were Library Studies, Field Studies. Results of research on Procedure for Imposing Dead Criminal Execution in Judicial Practices According to Applicable Laws in Indonesia. Law enforcement is the process of making efforts to uphold or function law norms in real terms as a code of conduct in traffic or legal relations in the life of society and state. Efforts to Enforce Death Penalty Against Narcotics Circulation. Law enforcement against crimes in Indonesia where the government as the organizer of state life needs to provide protection and welfare of the community through various policies that are included in the national development program. Results of discussion of the type of group including the category of narcotics distribution that can be executed. Actually, it is quite clear to the public about the types of narcotics that are prohibited from being produced, sold or used without the permission of the authorities that are regulated in this law. If the community violates the rules by producing, distributing, using Narcotics illegally / without permission (rights), then the criminal sanctions that will be carried out for the community are in accordance with the role of the actions that they do. Criminal Law Policy Against Execution of Death Penalty in Narcotics Circulation. The criminal law policy relates to the problem of criminalization, namely what acts are used as criminal acts and the reasoning is what sanctions should be imposed on the offender. Criminalization and enforcement become a central problem that for handling it requires a policy-oriented approach (policy oriented approach)