Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)

Penelitian tentang Pengembangan Sumberdaya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Organisasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan obsevasi. Analisis data menggunakan metode sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu analisis interaktif. Sedangkan keabsahan menggunakan teknik berdasarkan atas kriteria derajat kepercayan, keteralihan, l<ebergantungan dan kepastian suatu data. Penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan sasaran informan adalah aparatur yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan ( Diklat) struktural SPAMA dan SPAMEN serta Diklat ADUM/ ADUMLA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1994. Namun demikian, berhubung telah muncul Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil yang pada dasrnya merupakan penyempurnaan PP Nomor. 14 Tahun 1994, didalam penelitian ini juga diulas pula kaitannya pelaksanaan PP. Nomor 14 Tahun 1994 dan PP Nomor 101 Tahun 2000 tersebut. Pcda umurnnya para informan merasakcn adanya peningkatan dibidang manajerial dan adm!nistrasi perkantoran setelah mengikuti Diklat ADUM / ADUMLA maupun Diklat SPAMA, meskipun demikian hampir seluruh informan mengharapkan adanya penyempurnaan terhddap materi Diklat agar lebih aplikatif. Kajian Pengembangan Sumberdaya Aparatur dalam rangka peningkatan Efektivitas organisasi ini menekankan pada masalah - masalah : (1) Bagaiman pelaksanaan pendididkan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. (2) Bagaimana pembinaan karier kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. (3) Bagaimana Efektivitas organisasi kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh T€nggara. Dari hasil wawancara dan berdasarkan data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian, maka setelah diadakan pembahasan, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : (1) Sejak tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diberi kepercayaan untuk rnenyelenggarakan Diklat Administrasi Umum tahun 2002. Sedangkan untuk Diklatpim tingkat III ( setara dengan SPAMA ), Kabupaten Aceh Tenggara dipercaya untuk menyelenggarakan sendiri mulai tahun 2002. Untuk aparatur Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang mengikuti ADUM sebanyak 17 orang, sedangkan yang mengikuti ADUMLA 15 orang. Sedangkan y3ng mengikuti SPAMA/Diklatpim III sebanyak 4 orang. (2) Kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan khususnya Diklat Struktural dan Diklat ADUM/ADUMLA, maka dalam rangka untuk pembinaan karier, Diklat tersebut merupakan jembatan untuk meniti karier dijabatan struktural. Oleh karena itu terhadap aparatur yang dianggap berpotensi, yang bersangkutan mendapatkan prioritas untuk mengikuti Diklat ADUM/ ADUMLA bagi aparatur yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural Esselon V dan IV, serta Diktat SPAMA dan SPAMEN untuk aparatur yang dipersiapkan menduduki jabatan struktural Esselon III dan II, tetapi dalam kenyataannya terdapat pula aparatur yang telah menduduki jabatan struktural terlebih dahulu baru menyusul melaksanakan Diklat struktura\/ADUM/ADUMLA. (3) Pelaksanaan Diklat ADUM/ADUMLA dan Diklat struktural ternyata mampu meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur khususnya dibidang manajerial dan kemampuan penanganan administratif sehingga lebih memudahkan untuk pencapaian tujuan organisasi (lebih efektif). Oleh sebab itu, dari apa yang telah menjadi kesimpulan tersebut, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : (1) Seyogianya Diklat aparatur tidak hanya diprioritaskan pada Diklat struktural dan Diklat ADUM/ ADUMLA saja. Untuk menuju profesionalisme aparatur diperlukan keterampilan teknis sehingga Diklat teknis fungsfonal membutuhkan porsi yang seimbang dengan Diklat struktural/ADUM/ADUMLA bahkan kedepan di;-ekomendasikan untuk Diktat teknis fungsional agar lebih diprioritaskan.(2) Meskip.un Diklat struktural/Diklatpim merupakan salah sctu persaratan administratif untuk menduduki jabatan struktural, disarankan agar mengenai ketentuan bahwa untuk menduduki jabatan struktural harus te!ah mengikuti Diklat struktural/Diklatpim tidak dipergunakan sebagai persarntan yang paling dominan karena Diktat struktural/Diklatpim dapat ditempuh setelah yang bersangkutan menduduki jabatan struktural. (3) Agar efektivitas orga11isasi dapat lebih meningkat, disarankan untuk 1nenambah frekwensi Diklat yang bersifat teknis fungsional sesuai dengdn uraian tugas aparatur yang bersangkutan (untuk meningkatkan profesionalisme aparatur). Untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan jabatan-jabatan fungsional disetiap unit crganisasi sesuai dengan kebutuhan. (4) Agar lebih efektif dan efisien,disarankan agar diupayakan untuk membangun sarana dan prasarana Diklat yang memadai baik Widyaiswara yang berkualitas, gedung yang memadai serta peralatan dan sarana lain yang rukup dan layak pakai. Hal ini dipandang perlu mengingat frekuensi Diklat setiap tahunnya semakin meningkat baik Diklat struktural maupun teknis fungsional. (5) Agar secara kwalitas dan kwantitas Diklat struktural/Diklatpim maupun Diklat teknis fungsional dapat diselenggarakan, disarankan agar mengenai dukungan anggaran dapat lebih mendapat perhatian.A Research on the Development of Apparatus Resources Towards the Advancement of organizational Effectiveness uses a qualitative approach. Data collection is conducted by using the various techniques of in-depth interviews, openerided observation and documentation. The data analyzed by Miles and Huberman' s intaractive model. The data validity is examined by the criteria of credibility, transfebility, dependability and confirmability bases. The Research questions consist of (1) what has the training and education been implemented, (2) How is the interrelationship between public service's career devlopment and training and education, and (3) How is the organizational effectiveness achieved in relations to the traning and education. All of which are in accordance with the development of apparatus resources at the local government secretary of the Kabupaten Aceh tenggara District. The research airis at describing, analyzing and interpretating : (1) The 1mpl'=mentation of training and educatio!'l, (2) The Interrelationship between public service's career development and train!;ig and education, (3) The achievement of Aceh Tenggara Govennent in relations of training and education. All of which are in accordance with the development of apparatus resources at the L0cal Government Secretary Office of the Kabupaten Aceh Tenggara District. The research is located purposively in the local government secretary office of the Kabupaten Aceh Tenggara District, in which informen are selected under a snowball sampling technique especially those who have undertaken structural training and educaticn types of SPAMA, SPAMEN, ADUM/ADUMLA based on the government regulation No. 14 of 1994. This government regulation is, however, replaced by the government regulation No. 101 of 2000 on the civil service training and education. This research also examine the interelationship between both government regulations. The findings reveal that there have been several improvements on the managerial and office administration of the officials on their completions of ADUM/ADUMLA and SPAMA/SPAMEN as well. From the i nte rview and data, than analysed, the research concludes that : (1) the types of structural trai n i n g and education are SPAMA, SPAMEN AND SPATI. Any public servant is reguired to undertake General administrative Training and Education fisrt (ADUM), before he is allowed to apply structural training and education. Based on the Government Regulation No. 101 of 2000, the term of ADUM vvas rep!aced by vvhat is called a Leadership Training and Education (Diklatpim) Grade I, II, III, IV. Former!y1 the impiementators of such training and education were the Province Training and Education Bodies, the Department of Home Affairs Training and Education Bodies and State Administration Institution. The District Government of Kabupat:en Aceh Tenggara, been entitled to conduct ADUM (Grade I)1 followed by its ent?tlement of .l\DLJfv!L,L\ (Grade II) arranger since 2001. White Diklatpim,(Grade III) which is equivalent to SPAMA, the District Governrnent of Kabup;:yten /l.ceh Tenggara just received povver to manage :t in 2002 ; (2) Ar/ public servant \vho \vouid be promoted to occupy the positions of Esefon \! and IVr he has to undertake st!??uctural training of A.OUM/ ADUML;\ while those who vvould be promoted to occupy the positions of Eseion II and III, they have to undertake structural training of SP.AM/\ and SPAMEN. T11ere is an exception, h owever, that some officials came to their office, then just undertake the reguired structural training latter on : (3) the entitlement of local authorities to arrange various training and education could, indeed, be able to increase appratus qualification especially in the dreas of ma nagerial and their capacities to cope with administ1-ative matters effectively. Based on the above conclusions, the research suggests some recommendation::; c:s foll0w : (1) to create prc>f2ssional and high technic..al skills apparatus, the scale of prioriUes shouid net only je placed in structural training a;1d education of ADUM/ADUML4, but also iii techr,ica: and functioana! training and education : (2) the administrative requirement of structural tra i n ing and education include Diklatpim for the promotion to occupy structural positions, it should not be undertaken in advance, but it should allow promoted public servants to take it latter after their occupations : (3) to develop organization effectively, the local authorities should arrange technical and functional training and educations more frequently, and should enlarge functional positions in each working units in accordance with the increased need of services : ( 4) to anticipate the more frequent structural and functional training and educations annually, the local government should provide various facilities, such as qualified Widya Iswaras, appropriate building and sufficient equipment for implementing those training and educations : (5) to support the impementation of Diklapim and technical and functional training and educations, the local authority should provide adequate funds to the training and education body at locaI level