Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan (Studi Kasus Pengadilan Niaga Medan Putusan No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn)

Dalam perkembangan yang terjadi di Indonesia banyak terjadi hubungan kontrak antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dimana kebanyakan mengurusi proyek-proyek pekerjaan borongan baik yang datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang dikeluarkan karena semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004. Pada persidangan hakim menemukan fakta bahwa tentang hutang PT. UBBS yang didalilkan oleh PT. TUM diatas, telah disangkal oleh PT. UBBS, bahwa salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit adalah pembuktian atas fakta dan keadaan dalam perkara kepailitan harus dapat dilakukan dengan sederhana dan menurut Majelis Hakim pembuktian hutang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Akibat hukum dari penolakan permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan pailit yang diajukan PT. TUM untuk mempailitkan PT. UBBS dikarenakan adanya sejumlah hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo ditolak oleh hakim dan permohonan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Penolakan tersebut menurut hakim dikarenakan tidak lengkapnya unsur-unsur yang dapat mempailitkan PT. UBBS.In the development that occurred in Indonesia occurs contractual relationship between the company and the other one with a company where most care contract works projects, both coming from the government, private, domestic and foreign. While implementation is handled only a small part of government, the rest is expected the participation of private sector both as investors and as contractors. Bankruptcy Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment is a rule issued as more and more problems of debts arising in society. Bankruptcy settlement is established via a special judicial body which is the Commercial Court. At the trial judge found that about debt PT. UBBS argued by PT. TUM above, has been refuted by PT. UBBS, that one of the requirements for the granting of the application for a declaration of bankruptcy is proof of the facts and circumstances in the case of bankruptcy should be done with a simple and according to the judges of proof of debt in this case simply can not be proven. The legal consequences of refusal of requests for declaration of bankruptcy by the Commercial Court, the judges determined that a bankruptcy petition filed by PT. TUM for mempailitkan PT. UBBS due to a number of unpaid debts and overdue rejected by judges and the application is void. The refusal by the judge because of incomplete elements that can mempailitkan PT. UBBS due to PT. TUM was unable showed evidence that PT. UBBS have more than two creditors and simple proof of debt of PT. UBBS can not be proven by PT. TUM. Thus the bankruptcy petition filed by PT. TUM against PT. UBBS be rejected