Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan berbagai hal, salah satunya karena berkembangnya aktivitas industri. Sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh industri tersebut Pemerintah mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan untuk mengetahui dan menganalisis tahapan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan Paralegal PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tahapan penyusunan AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi antara lain Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian draft dokumen UKL-UPL kepada Sekretariat KPA Provinsi Bengkulu serta izin lingkungan, Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang rapat koordinasi. Sekretariat membuat draft surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan ke Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu. Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu menandatangai surat rekomendasi UKL-UPL. Surat rekomendasi kelayakanketidaklayakan lingkungan dari KPA menjadi salah satu syarat pengajuan SKKLH dan Izin Lingkungan. Fungsi AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.This research is motivated by the widespread occurrence of pollution and environmental damage caused by various things, one of which is the development of industrial activities. As an effort to prevent the occurrence of pollution and environmental destruction by the industry, the Government requires that every company must have an Environmental Impact Analysis document through Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This writing aims to find out the function of environmental impact analysis (EIA) as an instrument in preventing environmental pollution and destruction, and to know and analyze the stages of preparation of environmental impact analysis (EIA) at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi based on statutory provisions in force in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research with an empirical juridical approach. The source of this research data comes from primary data in the form of interviews with Paralegal PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, and secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique used in this study is qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the stages of preparing the EIA at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, among others, the Proponent submitted a request for assessment of the draft UKL-UPL documents to the Bengkulu Provincial KPA Secretariat and environmental permits, the KPA Secretariat conducted administrative checks, the KPA Secretariat scheduled and invited coordination meetings. The Secretariat makes a draft letter of recommendation for UKL-UPL submitted to the Head of the Bengkulu Province BPLHD. The Head of the Bengkulu Province BPLHD signed a letter of UKL-UPL recommendation. Letter of recommendation for environmental feasibility from KPA is one of the requirements for submitting SKKLH and Environmental Permits. The function of the AMDAL as an instrument in preventing pollution and environmental destruction includes providing clear information about a business plan, along with the environmental impacts that it will cause, accommodating the aspirations, knowledge and opinions of the population, especially in environmental issues when a project plan or business is established . Implementation of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment for the Obligations of Companies in Having an AMDAL at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi has been carried out in accordance with the mandate of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management