Pengaturan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2008 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara)

Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi

January 2006

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT

SIREGAR, ARY WARDANA
Somi, Elektison
Sadmaidi, Edra

October 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...

PENERAPAN PASAL 11 UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

- A11109048, WIMSISCA NAINGGOLAN

March 2013

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, guna melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan ...

Persyaratan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntahan Daerah

Hance, Mahendra

September 2008

Kesirnpulan dari penelitian ini adalah. Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu...

Undang - undang RI nomor 12 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tahun 2008

PENERBIT CV. TAMA UTAMA

January 2008

*Buku ini hanya bisa dibaca & fotocopy di dalam perpustakaan / tidak dipinjamkan.**Silahkan hubungi ...

Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kusuma, R. E. (Riko)

May 2014

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo...

PELANTIKAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN STATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH

Khairuddin, Khairuddin

November 2014

Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, b...

SENGKETA WILAYAH PERBATASAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Laurens, Ade

March 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan...

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013)

FERLY, ADHYA SYAHPUTRA

April 2014

Sejarah Pilkada langsung di Indonesia, tercatat sudah ada sejumlah pasangan perseorangan yang berha...

Eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Incumbent dan Calon Independent

Marpaung, Lintje Anna

July 2008

Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk...

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DILA, ANDIKA AZHAR

October 2014

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...

Pengaruh Diklat Manajemen Keuangan Desa terhadap Pemahaman Aparatur Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa

Puji Handayati
Nurika R
Yuli Widi Astuti
Mika Marsely

January 2016

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran UU tentang Des...

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMO

Elma Bosawer, Nelly Penina

December 2022

Tata cara perpajakan ketentuan umum perubahan keempat penetapan perpu dan undang -undang tentang &nb...

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Fajar Winarni

January 2003

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pelaksanaan asas de...

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN

Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU

January 2006

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ...

Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi

January 2006

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT

SIREGAR, ARY WARDANA
Somi, Elektison
Sadmaidi, Edra

October 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...

PENERAPAN PASAL 11 UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

- A11109048, WIMSISCA NAINGGOLAN

March 2013

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, guna melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan ...

Persyaratan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntahan Daerah

Hance, Mahendra

September 2008

Kesirnpulan dari penelitian ini adalah. Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu...

Undang - undang RI nomor 12 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tahun 2008

PENERBIT CV. TAMA UTAMA

January 2008

*Buku ini hanya bisa dibaca & fotocopy di dalam perpustakaan / tidak dipinjamkan.**Silahkan hubungi ...

Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kusuma, R. E. (Riko)

May 2014

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo...

PELANTIKAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN STATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH

Khairuddin, Khairuddin

November 2014

Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, b...

SENGKETA WILAYAH PERBATASAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Laurens, Ade

March 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan...

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013)

FERLY, ADHYA SYAHPUTRA

April 2014

Sejarah Pilkada langsung di Indonesia, tercatat sudah ada sejumlah pasangan perseorangan yang berha...

Eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Incumbent dan Calon Independent

Marpaung, Lintje Anna

July 2008

Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk...

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DILA, ANDIKA AZHAR

October 2014

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...

Pengaruh Diklat Manajemen Keuangan Desa terhadap Pemahaman Aparatur Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa

Puji Handayati
Nurika R
Yuli Widi Astuti
Mika Marsely

January 2016

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran UU tentang Des...

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMO

Elma Bosawer, Nelly Penina

December 2022

Tata cara perpajakan ketentuan umum perubahan keempat penetapan perpu dan undang -undang tentang &nb...

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Fajar Winarni

January 2003

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pelaksanaan asas de...

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN

Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU

January 2006

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ...

Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi

January 2006

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT

SIREGAR, ARY WARDANA
Somi, Elektison
Sadmaidi, Edra

October 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...

PENERAPAN PASAL 11 UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

- A11109048, WIMSISCA NAINGGOLAN

March 2013

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, guna melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan ...

Pengaturan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2008 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara)

Abstract

Extracted data

Pengaturan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2008 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara)

Abstract

Extracted data

Related items

Related items