Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 312/Pdt.G/2014/PN.Mdn

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti secara normatif serta mengetahui tinjauan hukum terhadap perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan terhadap hak perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini didesain dengan langkah-langkah pendekatan masalah yaitu dengan cara menganalisa semua permasalahan yang ada kemudian ditinjau dari segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum dalam perceraian antar warga Negara sangat berbeda, sehingga apabila terjadi perceraian harus menentukan sendiri hukum Negara antara Hukum Negara suami atau istri yang akan dipakai bagi harta benda dan hak asuh anak hasil perkawinan mereka, apabila mereka tidak menggunakan kesempatan ini maka berlaku hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Untuk hak perwalian anak ditentukan oleh pengadilan, mengenai status warga Negara dalam Undang-Undang kewarganegaraan telah diatur bahwa anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara memiliki 2 kewarganegaraan sampai anak tersebut berusia 18. Hendaknya penentuan hak asuh anak jangan diperebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua atau mendiskusikan di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik dan juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak