Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 2039/Pid.B/2012/ PN. Mdn)

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana terebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai sebuah wilayah yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini. Dengan dasar tersebut diajukan permasalahan Mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian maka diketahui Perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal–hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi : Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu dan Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Perjudian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri organized crime, rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara