Pengelolaan Mutasi PNS dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

Kenyataan disetiap daerah tidak selalu mempunyai potensi sumberdaya manusa yang handal untuk melaksanakan pengembangan daerah dalam bidang keahlian tertentu yang diperlukan. Sebagai resourses yang dinamis, aktif dan animate, PNS dapat dikembangkan sekaligus dapat dimobilisasikan. Sehingga makna mutasi PNS menjadi sangat penting dalam optimalisasi pengembangan daerah pada pelaksanaan otonomi derah ini. Makna lebih luas dari mutasi PNS antar daerah selain Distribution of Resourses adalah sebagai upaya Replacement Resorses untuk mendukung percepatan pengembangan daerah. Sebagai Institusi pengelola manajemen kepegawaian daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mengakomodasi berbagai hambatan dalam proses mutasi pegawai antar daerah tersebut dengan langkah-langkah nyata. Selain itu BKD Propinsi Sumatera Utara melaksanakan antara lain: Pertama: terkait dengan SDM pengelola mutasi pegawai dilaksanakan upaya peningkatan profesionalisme pelayanan, membuat uraian tugas secara jelas, sosialisasi tugas dan fungsi. Kedua: Terkait dengan mekanisme dan prosedur, diupayakan langkah penyusunan pedoman kriteria pemindahan pegawai secara jelas. Ketiga: terkait dengan aspek kerjasama antar daerah secara on line komputer, membuat jaringan kemitraan dengan stake holder serta menjalin kebersamaan dengan Pemerintah daerah Kabupaen/Kota