Studi Kasus Di Pt Perkebunan Nusantara IV

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, salah satunya adalah pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, terbitnya peraturan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, metode tersebut peneliti melakukan pembahasan tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan jawaban permasalahan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang merupakan dasar dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance, peraturan yang dipergunakan adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu implementasi penerapan Tata Kelola Yang Baik Good Corporate Governance adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah diatur dalam Pedoman yang merupakan infrastruktur dari Good Corporate Governance. Pedoman tersebut merupakan pegangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan. Hambatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance terdiri beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PT Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen. Sebagai bentuk komitmennya dengan membentuk Bagian, yang bertugas memantau dan mendorong impelementasi penerapannya sesuai dengan ketentuan Huku