Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penyerahan Jasa Sewa Mobil pada Koperasi Swadharma Medan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 harus dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang melakukan pembayaran atas jasa, antara lain : Badan Pemerintah, Subjek Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan Usaha, maupun Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan perhitungan PPh 23. Penelitian ini berbentuk deksriptif yaitu dengan mengumpulkan, merumuskan, mengklasifikasikan, menginterprestasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai PPh 23 di perusahaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan PPh 23 pada Koperasi Swadharma sudah berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaanya perusahaan telah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-70/PJ/2007 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Selain itu juga yang membantu pelaksanaan pemungutannya yaitu departemen perdagangan dan departemen umum. Sedangkan untuk perhitungannya juga telah sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam peraturannya telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada Peraturan Dirjen Pajak tersebut.Income tax (PPh) the Article 23 is one the income tax in respect of income frome capital, the delivery of the services or carrying out activities other than those deducted PPh the Article 21. PPh the Article 23 should be deducted or withheld by the employers. As for cutting income tax under PPh the Article 23 to a payment for services, among others: the administration, subject of the interior, event organizers, and other foreign company representative. It could be argued that PPh the Article 23 is cut taxpayer of the interior, enterprise, and personal. The objective of this research would be to know the processes for collection of income tax and the calculation of PPh the Article 23. This is a descriptive research, by collecting, formulating, classifying, interpreting, and analyzing the data to give solution for a problem. The type of data used is primary and secoundary data gained directly by technic of interview to parties about PPh the Article 23 in organization. The result of research indicated that the implementation of the collection and calculation of PPh the Article 23 to Koperasi Swadharma already well underway. Because in practice the company has to follow the rules that have been created by the government’s Directorate General of Taxation Regulation PER-70/PJ/2007 regarding other types of services subject to PPh the Article 23. It also supports the implementation of the collection is the departemen of trade and public departements. As for the calculation is also in compliance with government regulations, the rules have been determined effective tariff rate for the type of services used, so that the company can calculate how much the rates charged for services purchased by just looking at the Directorate General Of Tax Regulation