Pengawasan Dprd Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2012 ( Penelitian Di Kantor Dprd Kabupaten Padang Lawas)

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Pengawasan DPRD Kabupaten Padang Lawas terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012. Terkait dengan itu, masalah yang diuraikan yaitu bagaimana jalannya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan. Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Kabupaten yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pembentukan Kabupaten Padang Lawas ditandai dengan disahkannya undang-undang nomor 38 tahun 2007 pada tanggal 10 agustus 2007. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah bersifat dekriftif kualitatif Bahwa data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya untuk dapat dilengkapi lebih lanjut yang kemudian disajikan. Terkait Pengawasan DPRD Kabupaten Padang Lawas terhadap Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 temyata masih jauh dari yang diharapkan alias kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan selama tahun anggaran 2012. Mulai dari pelaksanaan kebijakan, program dan proyek yang tidak terlaksana dengan baik. Sementara dari sekian persoalan relatif masih sedikit yang ditindaklanjuti secara serius dan ada penyelesaian. Bahwa APBD Kabupaten Padang Lawas masih jauh dari efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Begitu juga mekanisme pengawasan yang tidak terformat, pada akhimya agenda-agenda pengawasan, seperti reses, kunjungan kerja, paripuma, dan rapat dengar pendapat tidak berlangsung optimal dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam pengawasannnya terhadap ABPD tahun angaran 2012 tidak melakukan inprovisasi, antisipasi dan refresif yang baik dan kuat dalam agenda-agenda pengawasannya