Pelaksanaan Pemenuhan Alat Bukti dalam Perkara Bajing Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi

Peran Polri sebagai penyidik pada criminal justice system tindak pidana bajing loncat pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Berdasarkan hal tersebut diajukan permasalahan bagaimana kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari Criminal Justice System untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan bajing loncat, bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan bajing loncat dan apa hambatan dalam proses penanganan tindak pidana bajing loncat oleh penyidik Polres Tebing Tinggi. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari Criminal Justice System untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan bajing loncat adalah menyangkut ruang lingkup kewenangan yang telah digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian yakni melakukan serangkaian penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh bajing loncat. Upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan bajing loncat adalah dengan cara melakukan identifikasi tempat kejadian perkara, memeriksa sidik jari, mencari modus operandi, mencari kaitannya dengan file-file yang selama ini diperbuat dalam peristiwa kejahatan yang sama, menempatkan informan, melakukan interogasi serta bantuan ilmiah. Hambatan yang terjadi pada proses penanganan tindak pidana bajing loncat oleh penyidik Polri meliputi kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran dan belum memadainya sarana dan prasarana. Upaya penanggulangan dapat dilakukan optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana penyelidikan dan penyidikan bagi para penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim.The role of the National Police as an investigator in criminal justice system of the crime of ‘bajing loncat’ is essentially a function of criminal law. The functionality of criminal law can be interpreted as an attempt to make the criminal law work, operate or work and manifest itself. Based on this matter, it is asked how the authority of Police Investigator as part of Criminal Justice System to eradicate the crime done by ‘bajing loncat’, how the police effort in fulfillment of evidences in the crime thing done by ‘bajing loncat’ and the obstacles of what happened to the process of handling the crime ‘bajing loncat’ by Police investigators. This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data in libraries. The results of research and discussion explain the authority of Polri Investigator as part of Criminal Justice System to eradicate criminal acts committed by ‘bajing loncat’ is related to the scope of authority which has been outlined by the Criminal Procedure Code and the Police Act, Investigation of alleged criminal acts of theft with the deduction by ‘bajing loncat’ and harming the public interest. The police effort in fulfilling the evidence in the criminal case of bajing loncat’ is by identifying the crime scene, checking the fingerprints, searching for modus operandi, searching for links with files that have been done in the same crime events, placing informants, Interrogation and scientific assistance. Obstacles that occurred in the process of handling the crime of ‘bajing loncat’ by Police investigators include the lack of participation of witnesses in providing information in the process of investigation, there are still many investigators who low level of education, limited number of investigators, income factor / salary investigators are still inadequate, the minimum budget of investigation And inadequate facilities and infrastructure to support the performance of investigators. Countermeasures can be done by applying the merit system, the implementation of fit and proper tests, recording the performance of providing job insurance and optimizing the fulfillment of facilities and infrastructure of investigation and investigation for investigators and investigators on the Reskrim service