Tinjauan Perjanjian Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (Studi Kasus Rumah Sakit Adven Medan)

Pengaturan lentang perburuhan dan kesehatan tenaga kerja adalah merupakan bidang hukum perdata yang termasuk dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang Perikatan. Peraturan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pemberian fasilitas kepada tenaga kerja dalam hal kesehatan dan merupakan suatu hal yang bersifat Normatif sehingga menjadi hak dari setiap tenaga kerja untuk mendapatkannya dari majikan dalam cara yang di atur atau sesuai dengan garisan-garisan yang di buat oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal normatif setiap individu harus diperlakukan sebagaimana maksud pembuatan peraturannya, hal ini cakupannya bukan saja dalam lingkungan Nasional tetapi International. Dalam kajian ini penulis hanya membahas meninjau disekitar pelaksanaan kesehatan bagi tenaga kerja. Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 telah memberikan konsekwensi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian fasilitas kesehatan kepada tenaga kerja, tetap saja dalam prakteknya dihadapkan pada hal-hal adanya penyelewengan sebagai upaya tidak syah untuk mencari keuntungan bagi satu pihak saja. Maka untuk menghadapi hal-hal yang disebutkan di atas di perlukan kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan pemberian fasilitas kesehatan kepada tenaga kerja agar dapat di hormati. Dalam kapasitas hak pemberian fasilitas kesehatan itu diberikan perlindungan hukum maka tenaga kerja harus juga memenuhi kewajiban atau unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1992, terutama dalam pemberian keterangan yang benar menyangkut diri sendiri dan keluarganya sehingga tindakan atau pelayanan kesehatan akan lebih baik lagi