Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Pendekatan utama pembangunan model bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan. Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas dan legalitas. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur diantaranya pejabat struktural Bappeda Kabupaten Dairi, perwakilan SKPD, Camat Sidikalang dan perangkat kecamatan, Kepala Desa / Lurah dan perwakilan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu kemampuan nalar peneliti dalam menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data, fakta dan informasi yang terkumpul dan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan