dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, Ketentuan tentang Pajak Parkir telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah tersebut di atas dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diharapkan, maka perlu di ambil langkah-langkah pemberian izin Parkir dimaksud yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Kota Medan melalui Keputusan walikota telah menetapkan dengan keputusan Walikota Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Me...
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir oleh Perusahaa...
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tah...
ABSTRAK Alqurni, Faiz Fajar, (2018 ). Analisis Karakteristik Parkir Badan Jalan Dan Pengaruhnya...
Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya masalah yang ada dikabupaten Lombok Utara yaitu a...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi dari parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo selam...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah ...
ABSTRAK Fransisca Kusumastuty Widyaningrum, D0111040. Responsivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan...
Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebija...
Pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek p...
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 t...
Pembangunan Kota yang bersangkutan dapat dilakukan menggunakan hasil dari pendapatan tersebut. Seb...
Otonomi daerah telah membawa konsekuensi pada setiap daerah otonom untuk menggali sumber-sumber k...
Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam de...
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah kantor yang bergerak dibidang kementerian ke...
Eko Sutianto, D 0106053. ja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir oleh Perusahaa...
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tah...
ABSTRAK Alqurni, Faiz Fajar, (2018 ). Analisis Karakteristik Parkir Badan Jalan Dan Pengaruhnya...
Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya masalah yang ada dikabupaten Lombok Utara yaitu a...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi dari parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo selam...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah ...
ABSTRAK Fransisca Kusumastuty Widyaningrum, D0111040. Responsivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan...
Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebija...
Pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek p...
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 t...
Pembangunan Kota yang bersangkutan dapat dilakukan menggunakan hasil dari pendapatan tersebut. Seb...
Otonomi daerah telah membawa konsekuensi pada setiap daerah otonom untuk menggali sumber-sumber k...
Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam de...
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah kantor yang bergerak dibidang kementerian ke...
Eko Sutianto, D 0106053. ja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir oleh Perusahaa...
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tah...
ABSTRAK Alqurni, Faiz Fajar, (2018 ). Analisis Karakteristik Parkir Badan Jalan Dan Pengaruhnya...