Penguatan Kelembagaan Kampung dalam Mendukung Otonomi Kampung (Studi di Kampung Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)

Pasca reformasi membuka peluang otonomi yang besar bagi daerah. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh menjadikan semangat baru masyarakat akan keunikan tersendiri yaitu tentang perbaikan struktur Kampung untuk menghidupkan dan memajukan lembaga adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung diatur dalam Qanun No.11 Tahun 2011 mempertegas bahwa pemerintahan Kampung merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Datok Penghulu, Tok Imum Kampung, dan MDSK Kampung. Qanun tersebut merupakan bentuk kebijakan yang menguatkan kelembagaan Kampung dalam mendukung otonomi ditingkat Kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11/2011 terhadap penguatan kelembagaan Kampung dalam mendukung otonomi di KampungMatang Cincin Kab. Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ditemukan yaitu Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11/2011 menjelaskan bahwa dampak penerapan Qanun tersebut dalam menguatkan kelembagaan di Kampung Matang Cincin yaitu adanya kelembagaan birokrasi pemerintah Kampung seperti Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Kaur-Kaur, dan Kepala Dusun yang mampu mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program pembangunan dan pelayanan Kampung yang bekerja dibawah tanggung jawab Datok Penghulu dan diawasi oleh MDSK. Faktor pendukung penguatan kelembagaan Kampung yaitu kearifan local masyarakat Kampung Matang Cincin yang masih sangat kental akan adat istiadat dan syariat Islam sehingga Datok Penghulu dan lembaga Kampung lainnya mampu menjalankan roda pemerintah Kampung. Dan faktor penghambat yaitu masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi serta wewenang lembaga Kampung akibat kurangnya kualitas SDM memadai karena minimya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kampung dalam menjalankan fungsinya.Post reforms open up great autonomy opportunities for the region. The implementation of special autonomy in Aceh has created a new spirit of community for its own uniqueness, namely the improvement of Kampung structure to revive and promote the customary institutions contained in the life of the people of Aceh. In Aceh Tamiang on Village Governance regulated in Qanun No.11 of 2011 affirmed that the Kampung government is a government organizer implemented by Datok Penghulu, Tok Imum Kampung, and MDSK Kampung. The Qanun is a form of policy that reinforces Kampung's institution in supporting autonomy at Kampung level. This study aims to determine how the impact of Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11 / 2011 on the strengthening of Kampung institutions in support of autonomy in Kampung Matang Cincin Kab. Aceh Tamiang. This research uses descriptive qualitative method that is a study by utilizing the data obtained through observation, interview, and documentation. The result of research is found that is Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11 / 2011 explains that the impact of the implementation of Qanun is to strengthen institutions in Kampung Matang Cincin namely the institutional bureaucracy of Kampung government such as Kampung Secretary, Village Treasurer, Kaur- Kaur, and Head of Dusun who are able to know the needs of the community and develop development programs and Services of Kampung who work under the responsibility of Datok Penghulu and supervised by MDSK. The supporting factor for the strengthening of Kampung institution is the local wisdom of Kampung Matang Cincin community which is still very strong in the customs and sharia of Islam so that Datok Penghulu and other Kampung institutions are able to run the village government's wheels. And the inhibiting factor is the lack of understanding of the main tasks and functions and authority of Kampung institutions due to lack of adequate quality of human resources due to lack of education and training for the apparatus of Kampung in carrying out its functions