Pembinaan Profesi Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya di Polda sumatera utara dinilai penting dilaksanakan agar terciptanya penegakkan hukum yang profesional yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik indonesia terutama di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara. Peran aktif kepolisian Negara Republik indonesia Daerah Surmatera Utara dalam melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat sangat diharapkan guna tegaknya supremasi hukum di Propinsi Sumatera Utara serta komitmen masyarakat untuk secara aktif berpastisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat
Buku ini menyajikan bahasan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum administrasi negara secara umum...
Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata memiliki takaran yang begit...
ABSTRAK Pola Penanganan Radikalisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan manifes...
Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian di daerah pedesaan adalah kebutuhan untuk menin...
Keberadaan KPU diatur di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 Tentang pmbentukan Komisi Pemili...
Pandangan hukum atas peranan provost dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ol...
Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara. ternyata fungsi tersebut memiliki taka...
Desa bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintaha...
Menurut Undang-Undang Dasar 1945. sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia memberi keleluasaan ...
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publikBirokrasi perizinan yang berbelit-belit merupa...
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan ad...
Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum kepidanaan...
Salah satu sudut atau titik pandang keberhasilan pongelolaan suatu organisasi adalah penhal pengada...
Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia menurut Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 194...
11 HalamanDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan demi tercapainya ...
Buku ini menyajikan bahasan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum administrasi negara secara umum...
Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata memiliki takaran yang begit...
ABSTRAK Pola Penanganan Radikalisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan manifes...
Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian di daerah pedesaan adalah kebutuhan untuk menin...
Keberadaan KPU diatur di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 Tentang pmbentukan Komisi Pemili...
Pandangan hukum atas peranan provost dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ol...
Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara. ternyata fungsi tersebut memiliki taka...
Desa bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintaha...
Menurut Undang-Undang Dasar 1945. sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia memberi keleluasaan ...
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publikBirokrasi perizinan yang berbelit-belit merupa...
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan ad...
Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum kepidanaan...
Salah satu sudut atau titik pandang keberhasilan pongelolaan suatu organisasi adalah penhal pengada...
Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia menurut Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 194...
11 HalamanDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan demi tercapainya ...
Buku ini menyajikan bahasan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum administrasi negara secara umum...
Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata memiliki takaran yang begit...
ABSTRAK Pola Penanganan Radikalisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan manifes...