Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No.42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyakit masyarakat yang timbul akibat dari dominasi kaum pria yang tertuang dalam kebudayaan. Analisa gender tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari persfektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga putusan nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan yaitu teori tentang kebajikan utama dalam institusi sosial,sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karekteristik ilmu hukum yang normatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nomor putusan : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga ini adalah hanya berupa pemberian restitusi yang berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 bulan terhadap pelaku.Domestic violence is a community disease that arises from the dominance of men in culture. Protection of victims of domestic violence is any effort aimed at providing a secure sense of security to victims committed by family, advocates, social institutions, police, prosecutors, courts or other parties, temporarily or by court decisions. The problem in this research is about protection against victim of domestic violence and judge consideration in imposing criminal sanction against perpetrator of domestic violence of decision number: 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga. The theory used in this research is the theory of justice is the theory of the main virtues in social institutions, as the truth in the system of thought. The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results and discussion of this research are on the protection of victims of domestic violence based on the decision number: 42/Pid.Sus/2017/ Pn Sibolga is only in the form of restitution based on the principle or theory of justice is unfair and judges' mitigating and incriminating and noticing the absence of justification and forgiveness for imposing a criminal punishment of 7 months imprisonment against the perpetrator