Kebijakan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Alam di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Di Indonesia, menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa kriteria pemenuhan kebutuhan bencana, meliputi penyediaan: (1) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (2) Pangan; (3) sandang; (4) pelayanan kesehatan; (5) pelayanan psikososial; dan (6) penampungan dan tempat hujan. Selama ini kesiapsiagaan bencana pada masyarakat belum dirasakan berjalan dengan baik. Hal ini perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah setempat khususnya di Kecamatan Pantai Cermin dengan melalui suatu Badan Penanggulangan Bencana Darurat, belum adanya sistem yang membuat masyarakat terlatih terhadap bencana, sementara sistem deteksi dini terhadap bencana yang telah ada belum mampu diakses dengan baik oleh masyarakat. Dalam pandangan normatif, kondisi tersebut merupakan implikasi dari upaya pembangunan kesiapsiagaan yang kurang normal dan tidak tepat sasaran, sehingga belum mampu menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi bencana. Berdasarkan uraikan yang telah disampaikan pada latarbelakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana Kebijakan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Kecamatan Pantai Cermin ditinjau dari aspek mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendanaannya. Aspek Kebijakan Kesiapsiagaan Sesuai dengan prinsip pembagian tugas dan penataan kelembagaan, dalam pengorganisasian dibawah kordinator BPBD. Dalam hal ini disampaikan juga tujuan penelitian tesis ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam mengani bencana alam di Kecamatan Pantai Cermin, ditinjau dari aspek mobilisasi sumber daya. Kemudian sekilas disampaikan juga metode peneltian yakni deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisis suatu objek melalui penelitian. Peran serta kelembagaan terkait dengan kebencanaan memepunyai peran strategis dibawah komando BPBD sehingga diharapkan selalu adanya tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana alam, sesuai amanat Peaturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karenanya dalam merekrut lembaga penggiat kebencanaa seperti TRC, Satgas, dan Relawan, yang akan melakukan pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia warga pesisir, khususnya di Kecamatan Pantai Cermin peneliti melihat peran BPBD, telah melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan pembinaan ketrampilan dan kompetensi di bidang penanggulangan bencana.In Indonesia, according to Law no. 24 of 2007 on Disaster Management, there are several criteria of disaster fulfillment, covering the provision of: (1) clean water and sanitation needs; (2) food; (3) clothing; (4) health services; (5) psychosocial services; and (6) shelter and shelter. So far, disaster preparedness has not been felt well. This needs policies from the local government, especially in Pantai Cermin District through an Emergency Disaster Management Agency, no system has made people trained in disaster, while early detection systems against existing disasters have not been well accessed by the community. In the normative view, the condition is an implication of the effort of development of preparedness that is not optimal and not right target, so it has not been able to grow community independence and empowerment in tackling disaster. Based on the description that has been submitted in the background above, then the formulation of this research problem is: How the Coastal Preparedness Policy In Face Up Natural Disaster In Kecamatan Pantai Cermin. Aspects of Preparedness Policy In accordance with the principle of division of tasks in institutional arrangement, in organizing BPBD. the general task of the institution must be divided into the structural tasks within the institution so that it can be guaranteed always the responsibility in the implementation of government tasks in the case of disaster management. However, it does not mean that BPBD can carry out its own government duties that are its responsibility without cooperation with other related institutions. Need to improve the role and function of BPBD and the District of Pantai Cermin in the preparation of disaster management planning in accordance with the mandate of Regional Regulation no. 5 year 2016, on Disaster Management, through coaching by BNPB of BPBD institution in carrying out its function. By implementing BPBD human resources capacity building, in terms of knowledge, skills and competence in the field of disaster management