Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT Bank Sumut (Studi Pada Bank Sumut Kacab. Kota Pinang)

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagai konsekuensi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat. BANK menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan BANK sangat penting bagi rakyat banyak yang nanntinya akan mendukung perekonomian suatu Negara. Bank seringkali dianggap sebagai alat penghubung bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana dimana memiliki kelebihan dana menyimpan sejumlah dana di bank dan memiliki kekurangan dana meminjam sejumlah dana dibank. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana Peraturan Hukum UMKM di indonesia Khususnya BANK Sumut, Bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit UMKM di BANK Sumut serta dampak yang dialami BANK Sumut terhadap Penyaluran kredit UMKM Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dengan Penelitian kualitatif yaitu metode dengan melakukan analisis terhadap data yang diambil dari salah satu instasi yang terkait melalui wawancara. Produk-produk yang ditawarkan oleh BANK Sumut dalam menyalurkan penyaluran kredit UMKM sudah seseuai dengan peraturan, yang menjadi kendala dalam penyaluran ini hanya kredit macet yang sering dialami oleh pihak BANK karena berbagai alasan yang banyak dari para penerima Kredit. Namun dalam hal ini pihak BANK masih memaklumi asalkan tidak melewati batas wajar, karena jikalau semakin banyak kredit macet yang dialami oleh BANK besar kemungkinan pihak BANK akan MerugiThe State of Indonesia is a lawful country as regulated in the provisions of article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state of Indonesia is based on the law (rechtsstaat) not based on mere power (Machtsstaat) as a juridical consequence then all actions of every citizen and his government apparatus shall be based on law. The existence of the law is not merely as a guide to read, see or know only, but to be implemented and obeyed. This is because the law is a rule or norm that is domiciled and serves as an alignment of conflict and conflict between humans born because of the existence of social interactions that live in society. Bank according to Law No. 10 of 1998 On amendment to Act No. 7 of 1992 concerning banking, is a business entity that collects funds from the community in the form of credit or in other forms in order to improve the standard of living of many people. From the definition can be said that the existence of BANK is very important for the people who will nanntinya support the economy of a country. Banks are often regarded as a liaison tool for people who have excess funds to people who have a lack of funds which have excess funds to save some funds in the bank and have a lack of funds to borrow some funds dibank. The problem that will be discussed is how the Law Regulation of MSMEs in Indonesia Particularly BANK North Sumatra, How the implementation of SMEs Credit distribution in BANK North Sumatra and the impact experienced by BANK North Sumatra on MSME credit Disbursement The purpose of this study is to get answers from the issues discussed. Research method with qualitative research that is method by doing analysis to data taken from one related instasi through interview. The products offered by BANK Sumut in distributing MSME credit are already in line with the regulation, which is a constraint in this distribution only bad debts are often experienced by the BANK for various reasons that many of the recipients of Credit. However, in this case the BANK is still understandable as long as it does not exceed the reasonable limit, because if more bad loans experienced by BANK is likely the BANK will los