Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.Secara jangka panjang PKH bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan untuk jangka pendek PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi PKH di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi PKH di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Bentuk penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada 6 orang informan. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa implementasi PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sudah berjalan dengan baik meskipun masih dijumpai beberapa hambatan dalam proses implementasinya. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi PKH di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang adalah Tidak konsistennya pembuat kebijakan dalam menetapkan keputusan, kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas maupun kualitas, sangat minimnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemda untuk mendukung Pelaksanaan Program, sehingga berdampak pada fasilitas yang tidak memadai dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada staf. Dari hasil penelitian tersebut disarankan beberapa hal yaitu (1) Pembuat kebijakan agar lebih konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, (2) Menambah dan meningkatkan kompetensi Pendamping. (3) Menambah sumber daya anggaran agar tersedia fasilitas yang memadai dan adanya insentif pendamping. (4) Pendamping harus terus mengawal pemanfaatan bantuan PKH agar hasilnya memberi manfaat yang tepat bagi peserta PKH. (5) Agar lebih banyak menciptakan Program–program kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat. The Hope Family Program (PKH) based on the Republic of Indonesia Social Minister Regulation Number 1 Year 2018 is a program to provide conditional social assistance to poor and vulnerable families / people who are registered in integrated data in the poor handling program and Information on Social Welfare and determined as PKH beneficiary families. In the long run PKH aims to break the poverty chain and for the short term PKH aims to improve living standards, create behavioral changes and independence of KPM through access to education, health and social welfare services, reduce expenditure burdens and increase KPM income.This study aims to find out and analyze the implementation of PKH in Karang Baru Subdistrict, Aceh Tamiang Regency and to know and analyze the factors that become obstacles in the implementation of PKH in Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency. The form of this study is a descriptive research method with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and literature study. Interviews were conducted to 6 informants.The results of the research obtained by the researcher indicate that the implementation of PKH in Poverty Reduction in Karang Baru Subdistrict, Aceh Tamiang Regency has gone well even though there are still some obstacles in the implementation process. the inhibiting factors in the implementation of PKH in Karang Baru Subdistrict, Aceh Tamiang Regency are the inconsistency of policy makers in making decisions, lack of human resources based on quantity and quality, very little budget budgeted by the Regional Government to support the Implementation of the Program, so that facilities do not adequate and no incentives provided to staff. From the results of these studies it is suggested several things, namely (1) Policy makers to be more consistent with the stipulated provisions, (2) Add and improve the competency of the Companion. (3) Increase budget resources so that adequate facilities are available and there is co-incentive. (4) The facilitator must continue to oversee the use of PKH assistance so that the results provide the right benefits for PKH participants. (5) In order to create more activities programs that are empowering the community