Penegakan Hukum Pelaku Penambangan Tanah Merah dan Tanah Liat Tanpa Ijin di Kabupaten Deli Serdang

Bahwa dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, Rel kereta api ganda, kawasan industri dan pemukiman penduduk dikabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Dalam pembangunan tersebut memerlukan material berupa tanah merah untuk bahan timbunan dan tanah liat untuk pembuatan batu bata, dimana tanah merah dan tanah liat sesuai dengan undang-undang No.4 tahun 2009 masuk dalam jenis bahan tambang. Dengan undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pengurusan ijin penambangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Atas tingginya permintaan pasar untuk pembangunan tersebut terhadap tanah merah maupun tanah liat dan faktor kesulitan dalam pengurusan perijinan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya, pengaturan terkait perijinan pertambangan, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa ijin, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penambangan tanpa ijin. Atas permasalahan tersebut diatas telah dilakukan penelitian dengan cara pengumpulan data atas pemecahan masalah yang ada guna menemukan pemecahan masalah tersebut diatas agar didapat solusi terbaik dengan hasil bahwa pengurusan ijin untuk pertambangan tanah merah maupun tanah liat dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), sedangkan untuk penegakan hukum dilakukan oleh penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pertambangan, serta upaya pencegahan dilakukan dengan cara pre emtif, pre ventif dan represif. Guna mencegah terjadinya penambangan tanpa ijin, atas tanah merah maupun tanah liat, diharapkan pemerintah dapat lebih memberi penerangan kepada masyarakat mengenai akibat yang dapat ditimbulkan atas penambangan tanpa ijin baik terhadap kerusakan lingkungan maupun ancaman hukumannya. Hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah proses pengurusan ijin, dimana untuk luasan tertentu diharapkan pemerintah provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintahan kabupaten/kota.That by increasing infrastructure development, it is such as highway, double railroad tracks, industrial area and settlements in regency of Deli Serdang and all around. In that development, it needs material such as red soil for embankment material and clay soil for making brick where red and clay soil are in accordance with the no.4 of 2009 included in the type of mining material. By the law no.9 of 2015 about second change to the law no.23 of 2014 about local government that processing of mining permit is located at the central government and provincial government. On the high of market demand, it is for the development of red or clay soil and the difficulty of factor in processing permit so that it creates some problems between arrangements related to mining permit, law enforcement against mining actor without permission, and how the law effort is made by the government to prevent the process of mining without permission. On the problem above, it has been done research by collecting the data for problem solving above so that it is gained the best solution with the result that the process of permission is for red or clay soil mining taken out by the investment service and the servant integrated one door while for law enforcement, it is done by the police investigator, and specific civil servant investigator in mining case and the effort of prevention is conducted by pre-emtively, preventively, and repressively. It is to prevent happened mining without permission on red or clay soil that expects the government can give more explanation to society about the consequences that can be caused on mining without permission either the environmental damage or threat of the punishment. The other way that can be done by the government is to make the process easier, the process of permission where the certain area expected by the provincial government can delegate his authority to the district/ city government