Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)

Kebijakan program Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Medan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjadi solusi bagi masyarakat karena melihat permasalahan yang terjadi, dimana selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus izin usaha, karena tempat untuk mengurus izin tersebut jauh dan membutuhkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus izin usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 44 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif kuantitatif dengan analisa tabel frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan, secara umum belum berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil tersebut. Dilihat dari input dan prosesnya belum berjalan dengan baik, dari aspek output dan outcames nya telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pengusaha kecil.The policy of Small and Micro Business License Program is a policy based on Presidential Regulation No. 98 of 2014 concerning Licensing For Micro and Small Business, Domestic Affair Regulation Number 83 Year 2014 About Guidelines for Granting Micro and Small Business Licenses, and Mayor of Medan Regulation Number 16 Year 2015 About the Delegation of Authority of Small and Micro Business License (IUMK) to Camat in Medan City. The policy is done to be a solution for the community because it sees the problems that occur, where so far many people who have not taken care of the business license, because the place to take care of the permit is far and cost, so people are reluctant to take care of the business license. This study aims to determine the Mayor of Medan Regulation No. 16 of 2015 on the Delegation of the Authority of Micro and Small Business License (IUMK) to the Camat in the District of Medan Perjuangan Medan. The sample was taken by purposive sampling as many as 44 people. Data analysis was done by quantitative descriptive with frequency table analysis. The results of this study indicate that Policy Implementation of Mayor Regulation of Medan Number 16 of 2015 on Licensing for Micro and Small Business at Medan District Struggle Office Medan Medan seen from input, process, output and out comes policy, generally not yet run well, but if seen from each policy variable shows the difference in the success of Implementation of Mayor Regulation Medan Number 16 Year 2015 About Licensing for Micro and Small Business. Seen from the input and the process has not run well, from the aspect of output and out comes it has been felt by the community as a small entrepreneur