Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal Terhadap Resiko Bahaya di Laut (Studi di PT. Pelabuhan Indonesia I Pangkalan Susu)

Dalam hal resiko bahaya di laut yang sewaktu-waktu dapat menimpa tenaga kerja di kapal maka perusahaan pelayaran harus memperhatikan atau memberikan perlindungan secara jelas tanpa mengurangi hak tenaga kerja atau pekerja sedikit pun demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan kapal. Mengingat resiko bahaya di laut sangat besar maka perusahaan pelayaran harus memberikan atau menjamin perlindungan hukum tenaga kerja di kapal yang berkaitan dengan resiko bahaya di laut tanpa terkecuali. Selain itu, seorang yang bekerja di kapal pasti jauh atau meninggalkan keluarga mereka untuk waktu yang lama. Maka Perusahaan harus dapat memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban tenaga kerja baik kepada nahkoda maupun anak buah kapal. Misalnya: memberikan tunjangan kepada keluarga tenaga kerja atau pekerja, memberikan tunjangan hari tua, dan sebagainya. Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja atau pekerja di kapal dalam sebuah perusahaan, maka tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa harus membedakan satu dengan yang lain karena pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan. Selain itu, dengan mengingat tenaga kerja di kapal memiliki resiko yang sangat besar dan sifat pekerjaannya menuntut untuk jauh dari keluarga mereka. Dengan begitu jika adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban maka hubungan kerja dapat berjalan dengan lancar