Penerapan Pasal 68 Ayat 1 jo Pasal 4 dan 6 Undang- Undang No.15 Tahun 2001 Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam (Studi Kasus Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan)

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah perihal tentang pembatalan suatu merek di Pengadilan Niaga Medan. Permasalahan yang dibahas adalah tentang penyelesaian sengketa merek KOK TONG KOPITIAM dan penerapan Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dalam kasus sengketa KOPITIAM ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Sengketa merek Kok Tong Kopitiam dan mengetahui Hubungan Pasal 68 ayat 1 Jo Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dalam Penyelasaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam pada Pengadilan Negeri Niaga Medan. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian keperpustakaan (Library research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum keperdataan. Dan Penelitian Lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu perkara sengketa merek Kok Tong Kopitiam dengan putusan No.05/Merek/2010/PN.Niaga Medan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu, Dalam putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat berdasarkan atas pertimbangan dimana keputusan hakim tersebut telah berdasarkan kepada Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001,Bahwa gugatan Penggugat dalam putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan ini saling berkaitan dengan Pasal 68 jo Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001, Pendaftaran merek dapat dibatalkan karena didasari pendaftaran dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal ini dijelaskan pada Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 200