Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata terhadap Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara perdata, dengan menggunakan metode penulisan secara normatif. Sebagai kesimpulan, artikel ini menjelaskan bahwa didalam beracara hukum acara perdata dapat ditinjau dalam dua aspek yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam persidangan di pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara di dalam persidang di pengadilan dari sidang pertama sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya. Sedangkan untuk prosedur dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”)/Pasal 142 RBg