Artikel ini membahas tentang pungutan liar administrasi kependudukan yang terjadi di lingkungan pemerintahan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penulis melakukan penelitian normatif, selanjutnya secara kualitatif mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, bahan-bahan bacaan yang didapatkan secara online melalui situs website terpercaya, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban seakurat mungkin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya pungutan liar, yaitu kurangnya penget...
Praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas da...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tah...
Pertambangan memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan, dikarenakan dalam setiap kegiatan p...
Penelitian dilatarbelakangi kegiatan penambangan emas liar yang menimbulkan dampak permasalahan pene...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerinta...
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini, keja...
Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar. Pungutan liar dap...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Faktor-faktor Penyebab Remaja Melakukan Balap ...
Upaya percepatan dalam proses pendaftaran tanah terus dilakukan pemerintah. Pelaksanaan program PTSL...
Penulis membahas tentang upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar...
Permasalahan mengenai penebangan hutan secara liar merupakan penebangan liar atau pembalakan liar ya...
ABSTRAK Meskipun negara sudah mengeluarkan banyak norma yuridis, tetapi tidak otomatis setiap wa...
ABSTRAK Meskipun negara sudah mengeluarkan banyak norma yuridis, tetapi tidak otomatis setiap wa...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang d...
Praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas da...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tah...
Pertambangan memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan, dikarenakan dalam setiap kegiatan p...
Penelitian dilatarbelakangi kegiatan penambangan emas liar yang menimbulkan dampak permasalahan pene...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerinta...
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini, keja...
Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar. Pungutan liar dap...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Faktor-faktor Penyebab Remaja Melakukan Balap ...
Upaya percepatan dalam proses pendaftaran tanah terus dilakukan pemerintah. Pelaksanaan program PTSL...
Penulis membahas tentang upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar...
Permasalahan mengenai penebangan hutan secara liar merupakan penebangan liar atau pembalakan liar ya...
ABSTRAK Meskipun negara sudah mengeluarkan banyak norma yuridis, tetapi tidak otomatis setiap wa...
ABSTRAK Meskipun negara sudah mengeluarkan banyak norma yuridis, tetapi tidak otomatis setiap wa...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang d...
Praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas da...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tah...