Penjelasan Hukum Tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, dan Pasal 81 KUHAP menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan tersebut. Para pakar hukum menafsirkan, pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana dan/atau pelapor, melainkan masyarakat umum juga. Dalam Putusan MKRI No. 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya