Penanganan Perkara Pidana Qanun di Provinsi Aceh

Negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap tatanan hukum, terdapat suatu sistem hukum dan sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan Mix Law System. Yaitu berlaku hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sekaligus berlaku hukum Islam, dalam pelaksanaan penanganan perkara yang berdasarkan sistem Qanun yang berlaku di Aceh, hal ini sangat diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan menjadi jelas dan tegas baik materiil (pidana) maupun formil (acara) dengan tidak membedakan suku, agama dan bangsa. Buku ini akan membahas mengenai “Penanganan Perkara Pidana Qanun di Provinsi Aceh”