Peralihan Hak Atas Sertipikat Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi yang Dilakukan dengan Jual Beli Bawah Tangan ( Studi Kasus Para Petani Sawit di Kabupaten Kampar )

Berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi disebutkan bahwa Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindah-tangankan kecuali : Transmigran meninggal dunia, telah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun, dan Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka para transmigran diancam dengan pencabutan haknya itu kembali. Namun dalam prakteknya banyak diantara mereka yang meninggalkan daerah tujuan untuk kembali ke daerah asal sementara belum cukup waktu 20 tahun untuk batas diperbolehkannya melakukan peralihan hak atas tanah pertanian/perkebunan mereka. Untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah tersebut akhirnya dilakukan secara jual beli dibawah tangan. Permasalahan akan timbul pada saat akan mendaftarkan Balik nama sertipikat kepemilikan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat atau ketika si pembeli ingin menjadikan sertipikat kepemilikan tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat dari peralihan hak atas sertipikat tanah yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan tersebut di antaranya adalah sertipikat hak atas tanah tidak dapat diproses Balik nama pada kantor pertanahan, sertipikat hak atas tanah tidak dapat dijadikan jaminan kredit/pinjaman pada bank atau lembaga-lembaga pembiayaan dan banyaknya muncul kuasa-kuasa palsu dan kuasa mutlak sebagai akibat dari pihak penjual/pemilik awal sertipikat tidak diketahui lagi keberadaannya yang mana kuasa-kuasa tersebut tidak dapat digunakan dikemudian hari dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berusaha mencari tahu tentang keberadaan pihak penjual agar dapat dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pihak penjual tidak dapat hadir dapat membuat Akta Kuasa Untuk Menjual dihadapan Notaris ditempat mereka berada. Jika penjual telah meninggal dunia maka para ahli waris penjual dapat bertindak dan menandatangani akta jual beli sebagai pihak penjual dengan terlebih dahulu dilakukan proses turun waris atas sertipikat di Kantor Pertanahan. Namun jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya lagi maka dapat dilakukan Balik nama berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan apabila akan dijadikan jaminan kredit/pinjaman maka sertipikat tersebut harus di proses Balik nama dengan cara sebagaimana tersebut diatas atau dapat menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Kata kunci : Peralihan Hak, Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi, Bawah Tanga