Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan

This study has two (2) objectives, first to analyze the legal consequences of the Power of Attorney to Charge for the Right of Land Mortgage (SKMHT) which has been relegated into privately made deed and used as a requirement to create a Mortgage Deed (APHT) that was registered to National Land Authority of Bantul Regency. The second objective is to analyze the legal protection of creditor against SKMHT which has been relegated into privately made deed. As a result, that APHT made based on SKMHT was not issue as a violation of the subjective and objective conditions for the validity of the agreement and the principle of freedom of contract, resulting in APHT being null and void. A form of internal legal protection given back to the principal agreement, i.e. a credit agreement made by the parties. External legal protection is legal protection provided by legislation, namely provided by Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, namely as holders of general guarantees known as concurrent creditors or conducting credit restructuring as an effort to save credit. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, yakni untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap SKMHT yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan telah ditindaklanjuti pembuatan APHT serta didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur akibat SKMHT yang terdegradasi sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa APHT yang dibuat berdasarkan SKMHT tidak melanggar syarat subjektif dan syarat objektif sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak sehingga mengakibatkan APHT menjadi batal demi hukum. Kedua, perlindungan hukum terhadap kreditur meliputi perlindungan hukum internal dan eksternal. Secara internal, perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, dan secara eksternal, perlindungan hukum diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yaitu diberikan oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yakni sebagai pemegang jaminan umum yang dikenal sebagai kreditur konkuren atau melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit