Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan Interest (PI pada Sektor Pertambahan Migas. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah pengelolaan Minyak dan Gas Bumi? Kedua, Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Partisipan Interest Minyak dan Gas Bumi? Metode penelitian bersifat verifikatif eksplanatori ini merupakan konsekuensi dari pola pemikiran deduktif. Hasil penelitian, Pertama Pengelolan Minyak dan Gas Bumi merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dengan liberalisasi ini dapat berakibat pada terdegradasinya konsep sekaligus pelaksanaan hak menguasai negara yang ada pada konstitusi. Kedua, Kewenangan pem...
Based on Article 18 A (2) of the amended 1945 Constitution provisions, it can be inferred that artic...
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedangdan ...
Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan p...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Fazri Kurniansyah Hasibuan, Indah Dwi Qurbani, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Particitipating Interest (PI) daerah sebagai bagian dalam Kontrak Kerja Sama pada Pengelolaan Wilaya...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas B...
Abstract One of the strategic issues in the management of the upstream oil and gas sector in Indo...
Skripsi ini membahas mengenai komposisi Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Bad...
<p><em>Indonesia is a country rich in natural resources, especially oil and gas. This potential is f...
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mem-butuhkan dana dalam pembinaan perekonomiannya. P...
Naufal Alam Mulia, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
M. Syahrur Riza, Dr. Bambang Winarno, S.H., MS, Dr. Reka Dewantara, SH, MH, Fakultas Hukum Universit...
<p>Perkembangan dunia perminyakan dikejutkan dengan adanya kebangkitan energi Amerika Serikat dengan...
Oil and Gas is a natural resource that is not renewable that exist in Indonesia. Given the importanc...
Based on Article 18 A (2) of the amended 1945 Constitution provisions, it can be inferred that artic...
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedangdan ...
Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan p...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Fazri Kurniansyah Hasibuan, Indah Dwi Qurbani, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Particitipating Interest (PI) daerah sebagai bagian dalam Kontrak Kerja Sama pada Pengelolaan Wilaya...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas B...
Abstract One of the strategic issues in the management of the upstream oil and gas sector in Indo...
Skripsi ini membahas mengenai komposisi Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Bad...
<p><em>Indonesia is a country rich in natural resources, especially oil and gas. This potential is f...
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mem-butuhkan dana dalam pembinaan perekonomiannya. P...
Naufal Alam Mulia, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
M. Syahrur Riza, Dr. Bambang Winarno, S.H., MS, Dr. Reka Dewantara, SH, MH, Fakultas Hukum Universit...
<p>Perkembangan dunia perminyakan dikejutkan dengan adanya kebangkitan energi Amerika Serikat dengan...
Oil and Gas is a natural resource that is not renewable that exist in Indonesia. Given the importanc...
Based on Article 18 A (2) of the amended 1945 Constitution provisions, it can be inferred that artic...
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedangdan ...
Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan p...