Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo, (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melakukan fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosioyuridis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari nara sumber di lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya dengan bert...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peningkatan kinerja Pegawai di Sekr...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Tulisan ini mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ...
ABSTRAKImplememtas manajemen pengawasam yang dilakukan DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelengga...
Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi atas inisiat...
Salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia pada era otonomi daerah adalah dilaksanakan pemilihan...
Studi ini bertujuan untuk melihat peran atau pengaruh DPRD terhadap proses pembuatan keputusan terka...
Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum...
ABSTRAKSafruddin. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota ...
Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan D...
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tent...
Otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam susunan peme...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peningkatan kinerja Pegawai di Sekr...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Tulisan ini mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ...
ABSTRAKImplememtas manajemen pengawasam yang dilakukan DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelengga...
Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi atas inisiat...
Salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia pada era otonomi daerah adalah dilaksanakan pemilihan...
Studi ini bertujuan untuk melihat peran atau pengaruh DPRD terhadap proses pembuatan keputusan terka...
Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum...
ABSTRAKSafruddin. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota ...
Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan D...
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tent...
Otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam susunan peme...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peningkatan kinerja Pegawai di Sekr...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Tulisan ini mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ...