Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan merupakan suatu penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa landasan dan konsep dari Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini belum syariah. Akhirnya, ijma' ulama memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah sebagai landasan atau konsep BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah belum terkonsep secara detail dan pengaplikasian terhadap fatwa tersebut masih kurang terutama pada nomor 5 ayat (1), (2) dan (3) tentang Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif, Nomor 4 ayat (1), (3) dan (5) tentang Ketentuan terkait Iuran dan Layanan. Nomor 8 ayat (1), poin a, b dan c tentang Ketentuan terkait Sanksi