Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik yang secara filosofis bercirikan kebebasan (liberty), secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. eksisnya beberapa undang-undang yang dalam praktek membatasi dan mengebiri hak-hak dasar, semakin menyadarkan kita akan perlunya “Lembaga Toetsingswet” dan “Ketetapan MPR yang bersifat mengembangkan hak-hak dasar”. Kehadiran toetsingwet dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia semakin urgen, mengingat adanya kecenderungan masyarakat global yang menilai persoalan HAM bukan merupakan urusan domistik suatu negara semata, melainkan juga berdimensi Internasional (horizontal/International accountability)
Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanak...
Dewasa ini, masalah hak-hak asasi manusia menjadi aktual dan diperbincangkan kembali. Hak-hak asasi ...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...
Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan po...
Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan po...
Dalam era globalisasi, warga negara asing mempunyai peluang besar untuk memiliki tanah di Indonesia....
Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tah...
Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di ...
Nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan “UUD 1945” adalah keinginan luhur para pendiri negara In...
Globalisasi merupakan pergeseran Fase/proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif...
Nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan “UUD 1945” adalah keinginan luhur para pendiri negara In...
Kebijakan publik adalah kunci keberhasilan bagi negara-negara berkembang, tetapi sudah begitu banyak...
Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “rechtidee” dariterbentuknya negara...
Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “rechtidee” dariterbentuknya negara...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanak...
Dewasa ini, masalah hak-hak asasi manusia menjadi aktual dan diperbincangkan kembali. Hak-hak asasi ...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...
Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan po...
Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan po...
Dalam era globalisasi, warga negara asing mempunyai peluang besar untuk memiliki tanah di Indonesia....
Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tah...
Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di ...
Nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan “UUD 1945” adalah keinginan luhur para pendiri negara In...
Globalisasi merupakan pergeseran Fase/proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif...
Nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan “UUD 1945” adalah keinginan luhur para pendiri negara In...
Kebijakan publik adalah kunci keberhasilan bagi negara-negara berkembang, tetapi sudah begitu banyak...
Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “rechtidee” dariterbentuknya negara...
Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “rechtidee” dariterbentuknya negara...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanak...
Dewasa ini, masalah hak-hak asasi manusia menjadi aktual dan diperbincangkan kembali. Hak-hak asasi ...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...