PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM ISLAM

Virus corona atau juga disebut dengan Covid-19 pertama kali terdeteksi pada manusia dengan gejala peradangan paru-paru di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019, sementara di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 2 maret 2020 dan memasuki wilayah Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2020, di bulan April 2020 Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Covid-19. Dalam penetapan keppres poin ketiga diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan serta upaya dalam menangani penyebaran Covid-19, termasuk tindakan Walikota terhadap penanganan Covid-19. Skripsi ini untuk menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid- 19 di Kota Medan perspektif analisis kebijakan integratif dan bagaimana perspektif siyāsah dustūriyyah terhadap peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid- 19 di Kota Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu metode untuk menemukan secara khusus, akurat dan realistis tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis untuk menjelaskan permasalahan secara tepat dan benar sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu Kota Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan dan masyarakat Kota Medan yang menjadi objek penelitian. Kemudian data akan diolah menggunakan teori analisis kebijakan integratif dan siyāsah dustūriyyah . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 dinilai cukup efektif dalam memutus dan menurunkan angka penularan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dalam upaya pemerintah kota medan dengan mengeluarkan peraturan yang mengandung larangan dan himbauan kepada masyarakat untuk selalu melakukan Physical distancing, meningkatkan kedisiplinan dan mentaati seluruh protokol kesehatan serta mengeluarkan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan upaya Preventif, upaya pengobatan, dan melakukan imunisasi. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah Perwal ini termasuk dalam siyasah tasyri‟iyyah karena Perwal tersebut dibuat oleh ahl al-hall wa al-aqd seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warganya yang kita sebut sebagai Walikota. Perwal ini juga termasuk kedalam prinsip siyāsah dustūriyyah yaitu prinsip musyawarah, peraturan tersebut tidak memberikan kesulitan kepada umat, peraturan haruslah sejalan dengan syariat islam, dan peraturan haruslah mengandung kemaslahatan