Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Di Terakan (Waarmerking) Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Persidangan Di Pengadilan

Penelitian ini didasarkan pada banyaknya penggunaan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum, padahal sebagai alat pembuktian akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah diterakan (waarmerking) oleh notaris sebagai alat bukti tertulis dan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (waarmerking). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum akta di bawah tangan yang diterakan (waarmerking) oleh notaris dan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (waarmerking) dan manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum pembuktian bagi masyarakat dan notaris. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini adalah akta di bawah tangan yang diterakan (waarmerking) tidak dapat merubah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi sempurna layaknya akta otentik, karena waarmerking adalah kewenangan notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab dari notaris hanya sebatas mendaftarkan akta tersebut ke dalam buku khusus mengenai penomoran registernya saja dan saran yang diajukan adalah untuk beralih dengan membuat suatu surat atau akta secara otenti