Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara sehingga menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan negara karena kepada siapa negara menuntut kerugian keuangan negara tersebut.Dengan adanya putusan bebas maka siapa yang harusbertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur.Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggung jawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan, antara lain : 1. Peran Kejaksaan melalui lembaga PPA ini belum optimal, hal ini disebabkan karena pemulihan aset hasil korupsi dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional sehingga tidak memungkinkan memulihkan aset secara efektif dan efisien, maka Indonesia perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip dan standar-standar yang berlaku secara universal sebagaimana tercantum dalam UNCAC 2003. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi. Upaya-upaya tersebut antara lain: a. Melakukan pelacakan dan penelusuran aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku; b. Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku sebagai langkah agar aset-aset yang dikorupsi tidak dialihkan kepada pihak ketiga; c. Melakukan perampasan aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku; d.Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan StAR Initiatives, dan e. Melakukan pelelangan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku yang sudah disita maupun dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi saran dalam penelitian ini, antara lain :1.Untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah melakukan kerjasama internasional dalam bentuk Mutual Legal Asistance (MLA) sebagai langkah pencegahan aset hasil korupsi disembunyikan didalam maupun ke luar negeri; dan 2. Sebagai upaya mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi, maka perlu adanya penguatan aspek legalitas adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset