Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, namun fakta di lapangan tidak semua perkara pidana anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga seorang anak yang terlibat dalam pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya melalui proses peradilan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui Studi kepustakaan, kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman hukuman 7 (tujuh) atau lebih tidak diwajibkan dilakukan upaya diversi. Oleh sebab itu, dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg dan putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tidak dilakukan upaya diversi, sehingga mengakibatkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana. Hal ini mengakibatkan keadilan restoratif tidak diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak pada kasus pencurian dengan pemberata