Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Polres Bekasi)

Kehidupan manusia selain berinteraksi dengan manusia lain sebagai hubungan sosial juga berinteraksi dan berdampingan dengan alam dan satwa sekitarnya sebagai ekosistem yang saling bergantung satu sama lain yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya agar susunan kehidupan seimbang, tetapi pada kenyataannya banyak terjadi tindak pidana penganiayaan hewan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Kasatreskrim Polres Bekasi, Ketua komunitas pecinta hewan, dan Dokter hewan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: (1) Penegakan hukum oleh Polres Bekasi dilakukan dengan catatan jika ada laporan mengenai tindak pidana terhadap penganiayaan hewan dan ditangani oleh unit idik III/ krimsus di Satreskim Polres Bekasi. (2) Penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan tahap kebijakan yudikatif dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polres Bekasi dengan penyidikan yang dituang ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam satu bendel kertas yang brsampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan diproses secara hukum oleh kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan dan pengadilan. (3) Faktorfaktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan adalah faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum. Faktor substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap pelakun tindak pidana penganiayaan hewan. (4) Faktor sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan hewan yaitu terbatasnya fasilitas puskeswan maupun klinik khusus hewan untuk menunjang kesejahteraan hewan. (5) Faktor adat yaitu masyarakat masih memilih hukum adat maupun kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya tentang penganiayaan hewan. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah sudah seharusnya merevisi undang-undang tentang penganiayaan hewan dengan sanksi pidana yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera. (2) Aparat penegak hukum (kepolisian) seharusnya bekerjasama dengan dinas terkait maupun masyarakat untuk mengadakan edukasi tentang tindak pidana penganiayaan hewan dan hendaknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana penganiayaan hewa