Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Harta Benda Wakaf (Implementasi Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga hak atas tanah yang bersifat religius dalam kehidupan masyarakat, hak atas kepemilikan suatu bidang tanah menjadi sangat penting. Dimana wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang Wakif dengan cara melepaskan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki nya untuk dikelola kepada seorang Nazhir guna kepentingan sosial atau keagamaan. Akan tetapi, kasus yang terjadi dalam masyarakat terhadap peralihan hak atas harta benda wakaf masih menjadi salah satu hal yang nyata nya belum dipahami dengan jelas. Dimana contohnya adalah terjadinya peralihan hak atas harta benda wakaf dengan melalui jual beli yang telah secara jelas dilarang dalam Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan wakaf telah dijelaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk dilakukan peralihan hak seperti jual beli termasuk menjadi jaminan hutang atau dipasang nya hak tanggungan. Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan mengenai ketentuan pidana jika terjadi peralihan hak atas harta benda wakaf. Terhadap kasus yang berkembang di masyarakat ini, metode penelitian yang dipakai secara Yuridis Normatif dengan cara melakukan analisa terhadap studi kasus melalui kepustakaan. Menarik kesimpulan dengan cara meneliti, dan mengkaji dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Pada akhirnya tindakan pidana yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas harta benda wakaf merupakan suatu perbuatan yang salah karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan akibat dari perbuatan tersebut ada pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan nya. Pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya tindak pidana yang dilakukan dan hukuman diberikan kepada para pelaku tindak pidana berupa pidana penjara maupun denda sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang maupun KUH Perdata ataupun KUH Pidana. Demi terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang damai dan aman, serta sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketentuan Undang-Undang yang telah dibentuk