Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan

Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitur. Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dapat dibatalkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian tersebut dan debitur dinyatakan pailit. Penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan pengalaman penulis yang mengalami kejadian sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT.Geo Cepu Indonesia dan putusan pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam kepailitan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi debitur maupun kreditur. Pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan akibat hukum dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (homologasi) adalah debitur dinyatakan pailit