Tinjauan Yuridis Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda

Kasus “Sertipikat Ganda” menimbulkan sengketa perdata antar para pihak untuk membuktikan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Salah satu kasus yang berhubungan dengan Sertipikat Ganda termaktub dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3/G/2017/PTUN-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2017, dimana para tergugat melakukan kekeliuran yakni menerbitkan sertipikat oyek sengketa diatas tanah milik penggugat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana cara Penyelesaian Sengketa Apabila Terdapat Sertipikat Ganda dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak apabila terdapat penerbitan sertipikat ganda Terhadap Putusan Nomor Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3/G/2017/PTUN-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai maka para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk mengajukan gugatan di pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Aspek pembuktian adalah aspek yang sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan dalam suatu sengketa sertipikat ganda. Jika hakim mengabulkan gugatan penggugat maka pihak Kantor Pertanahan harus membatalkan KTUN yaitu dengan membatalkan sertipikat obyek sengketa. Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah yaitu para pemegang hak sudah dilindungi dengan mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 32 ayat (2), bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat