Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu, mengenai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan tentang eksekusi (Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sudah digantikan dengan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016). Dengan demikian pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan berdasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tidak lagi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan melainkan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016. Adapun rumusan masalah yang digunakan Bagaimanakah petimbangan hakim pengadilan terhadap eksekusi hak tanggungan? Dan Apakah putusan pengadi...
Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling signifikan atau paling tinggi untuk Pendapatan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Dengan...
Ratna Dewi. NIM: 1808202019, “WEWENANG PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGA...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AP...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan ...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pel...
Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terha...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Setiap orang yang melakukan suatu hubungan hukum maka mengakibatkan suatu hak dan kewajiban terhada...
ABSTRAKPembangunan yang berkesinambugan sebagai salah satu komponen terpenting didalam proses ekonom...
Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling signifikan atau paling tinggi untuk Pendapatan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Dengan...
Ratna Dewi. NIM: 1808202019, “WEWENANG PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGA...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AP...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan ...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pel...
Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terha...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Setiap orang yang melakukan suatu hubungan hukum maka mengakibatkan suatu hak dan kewajiban terhada...
ABSTRAKPembangunan yang berkesinambugan sebagai salah satu komponen terpenting didalam proses ekonom...
Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling signifikan atau paling tinggi untuk Pendapatan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...